::selection {background:##12127D;color:#FFCC00;} ::-moz-selection {background:##12127D;color:#FFCC00;} ::-webkit-selection {background:#12127D;color:#FFCC00;}

Sunday, October 21, 2012

“INNOCENCE OF MUSLIM”



SEBUAH FILM REALITA ATAU SENTIMEN BELAKA?
Lagi-lagi sebuah propaganda “Yahudi Zionis” yang menghina suatu kelompok tertentu “Islam” mengatas namakan kebebasan. Yah… kembali sebuah kebebasan yang mutlak tanpa kontrol pada sebuah Negara yang “katanya” menjunjung tinggi kebebasan serta hak dan martabat manusia (Amerika).
Baru-baru saja, sebuah film berjudul “innocence of muslim” di luncurkan di Amerika bertepatan dengan peringatan peristiwa 11 september. Film ini bercerita bagaimana kaum muslim —dalam pandangan mereka kaum zionis— agama islam seolah-olah agama yang mengajarkan dan menyebabkan kekerasan di bumi.
Terlebih lagi —seolah-olah mereka tahu tentang islam secara holistik— film ini benar-benar menelanjangi kehormatan umat islam.” Bagaimana tidak?” film ini benar-benar telah memicu kemarahan umat islam (yang merasa dilecehkan ketauhidannya). Nabi Muhammad SAW, sosok yang sangat suci dan sakral dalam agama islam, diceritakan dalam film tersebut —saya berlindung dari mengucap sesuatu yang buruk pada Nabi— sebagai seorang yang “tak bermoral”, memiliki gairah libido yang tak terkonrol.
Sungguh disayangkan film ini dibuat mengatas namakan kebebasan. Karena pada dasarnya kebebasan yang mereka pahami telah menodai kehormatan kelompok lain. Film yang dibuat oleh seorang Yahudi bernama Sam Bacile yang diperankan oleh 59 aktor dan digarap oleh 45 orang kru atas bantuan donator 100 orang Yahudi yang berdurasi 2 jam —saya telah menonton sekitar 5 menit film ini,dan memang benar-benar film yang tak layak tonton dan sangat menghina kelompok tertentu— ini benar-benar telah mencederai sebuah kebebasan dan hak-hak orang lain.
Agaknya Negara yang sekarang —digembor-gemborkan banyak orang— menjadi kiblat segala macam hal “Amerika”, ternyata bisa dikatakan sebagai Negara buta jika memang tidak mau dikatakan sebagai Negara  gagal, dalam hal memahami sebuah pandangan tentang kebebasan.
Dan juga agaknya,untuk Sam Bacile (pembuat film) benar-benar memperlihatkan kebodohannya sebagai seorang entertainer. Kenapa saya katakan demikian,  bagaimana tidak, kita bisa lihat, bagaimana ia bisa menyimpulkan sosok “Muhammad”  sedemikian rupa sehingga membuat film tersebut. Bisa dikatakan sebagai suatu ketololan akbar bagi pembuat film itu.
Kalau memang tidak mau dikatakan “tolol”  lalu pertanyaannya, lalu bagaimana bisa pembuat film menyimpulkan sosok “Muhammad” dalam film itu demikian? Apakah Sam itu benar-benar cerdas dan professional? (saya rasa tidak)
Seandainya dia benar-benar cerdas dan professional dan benar-benar memahami islam dan mempelajari sejarah “Muhammad” secara holistik, tentu  saya rasa ia akan benar-benar membuat film dengan fakta yang sebenarnya. Tampaknya memang susah “berbicara” dengan mereka, karena saya pikir mereka tak memakai otak mereka untuk berpikir seperti kebanyakan manusia yang berpikir. Atau jangan-jangan mereka tak pernah berpikir dalam bertindak. Katakanlah mereka secara sadar membuat film tersebut, dengan membaca atau memiliki refrensi tentang islam dan nabinya. Saya jamin buku atau refrensi yang mereka pakai itu keliru, tentu subjektif, dan  tidak objektif sesuai fakta sejarah.
Ataupun katakanlah juga mereka telah membaca dan memiliki refrensi yang benar tentang islam dan nabinya. Namun sentimen merekalah tentunya yang mendorong mereka untuk menghina Nabi dan islam melalui film tersebut. Apapun kebebasan yang dilakukan, tentu tidak boleh melanggar dan menodai hak-hak perseorangan dan kelompok.
Kalau mereka berpikir kebebasan itu mutlak, sehingga  dapat berekspresi sesuai kehendaknya, itu kebodohan. Atau pembuat film beralasan (yang ia katakan sendiri) yang saya simpulkan dari perkataannya, bahwa islam agama kekerasan dan nabinya adalah pemimpin yang “amoral”.  Mari kita lihat secara objektif dan sesuai fakta dan dengan pikiran yang netral.
Ok…kita membenarkan ada sebagian orang/kelompok yang mengatas namakan islam, yang melakukan tindakan kekerasan atau terorisme. Namun itu tidak bisa kita jadikan argumentasi bahwa islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan (jika islam dipelajari oleh semua orang secara holistik maka mereka akan tahu ajaran islam sebenarnya). Kita tidak bisa menghukumi keseluruhan karena sebagian. Bukankah teori penelitian induksi ke deduksi tidak tepat dalam kaidah logika dan filsafat. Dan inilah yang dipahami oleh kaum materialis.
Jika dikatakan bahwa islam yang menyebabkan segala kekerasan yang ada, dengan contoh yang mereka ajukan misalnya penyerangan WTC pada 11 september, saya justru mempertanyakan dan meragukan hal itu, apa benar umat islam yang melakukan, atau jangan-jangan sebuah sekenario  yang telah dibuat mengatas namakan islam, agar dapat mengespansi Irak pada waktu itu.
Bukankah sejarah telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Amerika dan Zionislah yang banyak memicu dan membuat kekerasan. Contoh kecil saja  —ingat pada PD II— bagaimana dua kota sipil Jepang Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika, padahal kita tahu bukankah Amerika sendiri yang melarang pemakaian bahan nuklir untuk perang. Akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu banyak rakyat sipil Jepang yang tewas. Pada faktanya dua kota itu bukanlah kota tempat basis militer Jepang pada waktu itu. Bukankah ini suatu tindakan terorisme? Tentu itu kesalahan yang tak dapat dimaafkan.
Bagaimana juga Zionis Israel yang merampas tanah hak rakyat Palestina dengan memerangi dan mengusir mereka dari bumi mereka dengan senjata. Dan juga bagaimana beberapa tahun silam Israel memblokade dan menembaki kapal kemanusiaan mavi marmara Di laut Cyprus di lautan internasional pada 31 mei 2010 Yang akan membawa bantuan kemanusiaan ke Palestina. Dan kita juga dapat menyaksikan terhadap pembantaian yang terjadi kepada rakyat Palestina, kita masih ingat betapa kejamnya Zionis Israel ketika melindas tubuh wainta muda berusia 20 tahun asal Amerika aktivis kemanusiaan bernama Rachel Kori yang dilindas dengan bulldozer hingga mati, yang saat itu ia berjuang membela hak rakyat Palestina atas rumah dan tanahnya yang akan digusur. Bukankah ini suatu kekejian?
Bukankah ekspansi Amerika 2003 lalu merupakan suatu tindakan terorisme? Walaupun alas an mereka melakukan ekspansi adalah untuk membalas dendam atas teroris yang melakukan penyerangan gedung WTC, dan juga atas tuduhan Irak yang memiliki senjata pemusnah masal, yang sampai saat ini tak terbukti kebenarannya (atau ini hanya sekenario mereka saja agar dapat menguasai kilang-kilang minyak Negara Irak).Dan banyak lagi tindakan terorisme yang dilakukan yang mereka bungkus dengan alasan-alasan yang tak masuk akal agar terkesan merekalah “hero”  di alam ini. 
Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi umat islam, terutama para generasi mudanya, dengan penghinaan film ini, seharusnya umat islam bukan hanya bisa “marah”, namun juga harus mulai sadar karena telah lama tertidur. Dan sudah jauh sekali dari sumber ajarannya Al-Qur’an dan Sunnah. Dan juga enggan mempelajari khazanah keilmuan islam serta sejarah nabinya, sekaranglah saatnya untuk memulai semuanya.

Tuesday, October 9, 2012

Upacara Tradisional Jawa (Tedak Siten)


               Tedak siten adalah suatu upacara dalam tradisi budaya Jawa yang dilakukan ketika anak pertama belajar jalan dan dilaksanakan pada usia sekitar tujuh atau delapan bulan. Tahapan dalam upacara tedak siten antara lain  adalah:
1. Membersihkan kaki
2. Injak tanah
3. Berjalan melewati tujuh wadah
4. Tangga tebu wulung
5. Kurungan
6. Memberikan uang
7. Melepas ayam

Secara keseluruhan, upacara ini bermakna untuk mengajarkan konsep kemandirian pada anak.
TEDAK Siten. Inilah salah satu tradisi masyarakat Jawa yang mulai digerus zaman.  Tedak Siten sendiri berasal dari kata Tedak yang berarti menapakkan kaki atau langkah, dan Siten yang berasal dari kata siti berarti tanah. Maka, Tedak Siten adalah turun (ke) tanah atau mudhun lemah. Lengkapnya, tradisi ini diperuntyukkan bagi bayi berusai 7 lapan atau 7 x 35 hari (245 hari). Jumlah selapan adalah 35 hari menurut perhitungan Jawa berdasarkan hari pasaran, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Pada usia 245 hari, si anak mulai menapakkan kakinya pertama kali di tanah, untuk belajar duduk dan belajar berjalan. Ritual ini menggambarkan kesiapan seorang anak (bayi) untuk menghadapi kehidupannyaBiasanya,  kesempatan bahagia ini harus diselenggarakan pada pagi hari, di bagian depan dari pekarangan rumah.  Kecuali orang tua dan keluarga, beberapa orang tua juga hadir untuk memberikan berkat kepada anak.  Yang diperlukan sajen / korban tidak boleh dilupakan.  Ianya melambangkan permintaan dan berdoa kepada Allah Maha Kuasa untuk menerima berkat dan perlindungan dari HIM, untuk menerima berkat dari nenek moyang, untuk memberantas kejahatan dari perbuatan buruk manusia dan semangat. T Upacara ritual dapat dilaksanakan dalam rangka dan keselamatan.
 
                   Tedak Siten juga sebagai bentuk pengharapan orang tua terhadap buah hatinya agar si anak kelak siap dan sukses menampaki kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan dengan bimbingan orang tuanya. Ritual ini sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap siti (bumi) yang memberi banyak hal dalam kehidupan manusia.

                Pada zaman dulu, masih banyak masyarakat Jawa yang melakukan ritual ini untuk anaknya. Sejumlah perlengkapan untuk ritual ini adalah Jadah (tetel) tujuh warna, jadah merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa muda dengan ditambahi garam agar rasanya gurih, warna jadah 7 rupa itu yaitu warna merah, putih, hitam, kuning, biru, jingga dan ungu. Makna yang terkandung dalam jadah ini merupakan simbol kehidupan yang akan dilalui oleh si anak, mulai dia menapakkan kakinya pertama kali di bumi ini sampai dia dewasa, sedangkan warna-warna tersebut merupakan gambaran dalam kehidupan si anak akan menghapai banyak pilihan dan rintangan yang harus dilaluinya. jadah 7 warna disusun mulai dari warna yang gelap ke terang, hal ini menggambarkan bahwa masalah yang dihadapi si anak mulai dari yang berat sampai yang ringan, maksudnya seberat apapun masalahnya pasti ada titik terangnya yang disitu terdapat penyelesaiannya.
Tumpeng dengan perlengkapannya, tumpeng merupakan nasi yang dibentuk seperti kerucut yang disajikan dengan urap sayur (hidangan yang terbuat dari sayur kacang panjang, kangkung dan kecampah yang diberi bumbu kelapa yang telah dikukus atau disangrai) dan ingkung ayam. Tumpeng melambangkan permohan orang tua kepada sang Maha Pencipta aga si anak kelak menjadi anak yang berguna, sayur kacang panjang bermakna simbol umur agar si anak berumur panjang, sayur kangkung bermakna dimanapun si anak hidup dia mampu tumbuh dan berkembang, sayur kecambah merupakan simbol kesuburan dan ayam mengartikan kelak si anak dapat hidup mandiri.
 
Kurungan ayam yang dihiasi janur dan kertas warna-warni, kurungan ayam ini isinya bukan ayam tapi anak manusia. kurungan ayam yang dihiasi mempunyai makna di dunia nyata si anak akan di hadapkan dengan berbagai macam pilihan pekerjaan.
 
Tangga yang terbuat dari tebu jenis arjuna, menyiratkan harapan agar si anak mampu berjuang layaknya Arjuna yang terkenal dengan tanggung jawabnya dan sifat perjuangannya. Dalam adat Jawa tebu kependekan dari antebing kalbu yang bermakna agar si anak dalam menjalni kehidupan ini dengan tejad yang kuat dan hati yang mantap.
 
Prosesi ‘Tedak Siten’ di awali dengan membimbing anak menapaki jadah 7 warna yang telah disusun berdasarkan warn gelap ke terang. kemudian si anak diarahkan untuk menaiki tangga yang terbuat dari tebu arjuna, selanjutnya si anak di masukkan kedalam kurungan ayam yang telah dihiasi dan didalamnya terdapat cincin, alat tulis, kapas dan lain sebagainya, mungkin tergantung dengan perkembangan zaman kalau zaman sekarang ini bisa di masukkan barang-barang IT (HP,notenbook,PDA atau lainnya). kemudian si anak di suruh mengambi salah satu dari barang tersebut, barang yang dipilih si anak merupakan gambaran dari kegemaran dan juga pekerjaan yang diminatinya kelak setelah dewasa.
 
Prosesi selanjutnya yaitu sebar beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam untuk di perebutkan, prosesi ini menggambarkan agar si abak kelak menjadi anak yang dermawan dalam lingkungannya. Prosesi terakhir yaitu si anak dimandikan dengan bunga setaman lalu mengenakan mengenakan baju yang baru. tujuannya yaitu agar si anak tetap sehat, membawa nama harum bagi keluarga, punya kehidupan yang layak, makmur dan berguna bagi lingkungannya.
 
Dalam acara ‘tedak siten’ sesaji yang biasa digunakan antara lain kembang boreh, bubur baro-baro, macam-maca bumbu dapur dan kinangan (bahan menginang). bubur baro-baro adalah bubur yang terbuat dari bekatul, sesaji ini ditujukan untuk kakek nini among (plasenta/ari-ari). sedangkan kembang boreh, macam-macam bumbu dapur dan kinangan, sesaji ini ditujukan untuk nenek moyang.

Monday, April 16, 2012

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL


Pengertian Politik, Strategi Dan Politik Strategi Nasional (Polstranas)
Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
1. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.
2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :

a. Negara
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada.
b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
c. Pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan
d. Kepentingan umum
Suatu asas yang dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan untuk orang banyak diatas kepentingan golongan ataupun pribadi, demi terciptanya persatuan dan persatuan.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.




Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN.
Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan.
Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan
Bentuk Negara
a.   Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: Sentralisasi, dan
            Desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
Keuntungan sistem sentralisasi:
    adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
    adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
    penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
Kerugian sistem sentralisasi:
    bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
    peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
    daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
    rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
    keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Keuntungan sistem desentralisasi:

    pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
    peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
    tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
    partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
    penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.
b.   Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal:

    tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
    tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
    hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).
Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

    hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
    hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
    hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
    hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);
    hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

    cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
    badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

    negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
    negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
    negara serikat yang memberikan  wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
    negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).
Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
Bentuk Kenegaraan
Selain negara serikat, ada pula yang disebut serikat negara (konfederasi). Tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya.
1.  Perserikatan Negara
Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota.
Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:

    Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)
    Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)

Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:

    Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.
    Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.
    Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.

2.  Koloni atau Jajahan
Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.
3.  Trustee (Perwalian)
Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi.
Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.
Perwalian berlaku terhadap:

    wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I;
    wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II;
    wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.

Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trustee terakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994.
4.  Dominion
Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran).
Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama “Commonwealth of Nations”. Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.
5.  Uni
Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama.
Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1)   Uni Riil (Uni Nyata)
yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya.
Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949).
2)   Uni Personil
yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota.
Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris – Skotlandia (1603-1707;
Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni Ius Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.
6.  Protektorat
Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis.
Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:

    Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.
    Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek  hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

7.  Mandat
Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).